Situs DPR RI Sempat Diretas, Malam Ini Kembali Normal

 ALHIDAMART.COM - Situs DPR RI Sempat Diretas, Malam Ini Kembali Normal Pada hari Kamis 8 Oktober 2020 tepatnya pagi hari, situs DPR RI dipastikan sempat diretas oleh seseorang dan kemungkinan Hal ini dikarenakan masalah demo uU omnibus Law Cipta kerja yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Situs Dewan Perwakilan Rakyat pada pagi hari diretas dengan mengubah tulisan menjadi dewan pengkhianat rakyat Republik Indonesia walaupun pada malam hari, situs DPR diretas tersebut sudah bisa diakses dan normal kembali. 

Situs DPR RI sempat diretas tepatnya pada pagi hari Kamis 8 Oktober 2020 dimana ketika kita berkunjung ke websitenya pada pagi hari tersebut website milik DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa dibuka dan hanya memunculkan tulisan'An error occurred while processing your request' dan selanjutnya ketika dibuka malah muncul situs DPR yang harusnya bertuliskan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia namun berubah menjadi dewan pengkhianat rakyat Republik Indonesia dan dipastikan jika dilihat dari beberapa postingan netizen, website DPR diretas atau di-hack. 

Situs DPR RI diretas 

situs DPR diretas - twitter

Apabila melihat beberapa bukti Dan postingan dari netizen di media sosial dipastikan pada pagi hari situs milik Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tersebut melalui website: dpr.go.id diretas oleh seseorang dikarenakan tidak bisa diakses dan juga menampilkan tulisan yang berbeda yaitu dewan pengkhianat rakyat. 

Bukan hanya itu saja, sebelum tulisan ini muncul ketika kita mengakses website DPR tersebut tidak bisa diakses dan hanya menuliskan jika website mengalami maintenance dengan tulisan An error occurred while processing your request. 

Halaman error dari website DPR ini tidak bisa diakses baik melalui smartphone dan juga laptop atau PC komputer dan juga tidak bisa diakses menggunakan beberapa browser baik Google Chrome sampai Opera walaupun pada malam hari, situs DPR sudah normal dan bisa diakses. 

Berkaitan dengan demo mahasiswa untuk UU omnibus Law Cipta kerja 

Dikarenakan saat ini di beberapa lokasi di Indonesia Sedang marak demo mahasiswa dalam menolak undang-undang omnibus law cipta kerja, kemungkinan besar yang meretas dan mendeface website milik Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tersebut adalah orang yang memang sudah biasa melakukan hal ini dan juga tidak setuju dengan disahkannya undang-undang tersebut. 

Beberapa netizen di Twitter mengunggah beberapa cuplikan video dan juga foto bukti jika situs DPR diretas dan pastinya hal ini menjadi perhatian bagi anggota dewan supaya bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Indonesia dan juga kemungkinan aksi peretasan pada website DPR ini bukti ketidaksukaan masyarakat atas disahkannya uU omnibus Law Cipta kerja.

Njiir, keren banget hacker nya 👍

😁😁😁 pic.twitter.com/FEtZnZ5Zc6

— Ѡ♨₪g P㏂u₪g₭áś (@__k1n9f4ty12a7a) October 8, 2020

Fakta Omnibus Law Yang Langsung Didemo Buruh di DPR RI

ALHIDAMART.COM - Fakta Omnibus Law Yang Langsung Didemo Buruh di DPR RI Ketika banyak masyarakat yang bertanya terkait pengertian omnibus law itu apa? Ya sekarang ini menjadi perbincangan dan trending Google dikarenakan beberapa buruh resmi melakukan demo di depan gedung DPR RI terkait omnibus law dan hal ini ternyata membuat penasaran netizen di media sosial terkait pengertian dan fakta dari omnibus Law itu sendiri.

Ketika kalian bertanya omnibus Law itu apa ?, maka harus kalian ketahui apabila omnibus law mempunyai arti yaitu sebuah aturan yang dipersiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan juga daya saing Indonesia terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi secara global. Namun Sangat disayangkan, apabila omnibus law menurut sebagian buruh menjadi peraturan yang sangat tidak layak sehingga pada hari Senin 20 Januari 2020, beberapa buruh langsung melakukan aksi demo untuk menolak omnibus law.

Demo Omnibus law-IGchaa_gie

Pengertian Omnibus law 

Seperti yang telah kami bahas apabila ketika kalian bertanya terkait omnibus Law itu apa? Maka jawabannya apabila pengertian omnibus law adalah aturan yang disiapkan oleh pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui cara perbaikan ekosistem investasi dan juga daya saing di Indonesia terutama ketika Indonesia akan menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Malahan menurut Presiden Jokowi, apabila omnibus Law adalah jawaban dari banyaknya keluh dan kesah yang sekarang ini terjadi pada pelaku usaha yang tidak bebas untuk melakukan ekspansi sehingga ada rencana apabila undang-undang minibus law akan direvisi yaitu uu 1244 dari 79 undang-undang.

Fakta omnibus law 

Di bawah ini adalah beberapa fakta yang berhasil kami rangkum terkait omnibus law yang ternyata langsung menjadi pro dan kontra di kalangan netizen dan juga Kaum Buruh.

Omnibus law dianggap tidak berpihak pada buruh 

Rancangan UU Cipta lapangan kerja yang termasuk dalam salah satu omnibus law memang sekarang ini terus ditolak oleh para buruh dikarenakan mereka beranggapan jika RUU omnibus law dianggap tidak berpihak kepada mereka melainkan berpihak hanya kepada pengusaha.

Tidak ada hak cuti hamil 

Selanjutnya salah satu yang memberatkan kepada buruh dengan adanya rUU Cipta lapangan kerja termasuk omnibus law yaitu tidak adanya keterangan yang tercantum terkait hak cuti bagi ibu hamil yang memang bekerja sebagai buruh perempuan.

Menurut mutiara Ika Pratiwi selaku koordinator nasional perempuan mahardhika yang melakukan demo di gedung DPR dirinya menjelaskan apabila pada undang-undang 13 tahun 2003 terdapat hak perempuan yang disebutkan sangat normatif yaitu ketika pekerja melahirkan bisa cuti selama 1,5 bulan dan sesudah melahirkan. Namun ternyata pada omnibus Law sama sekali tidak tercantum hak perempuan tersebut.

Ditolak buruh 

Mutiara Ika Pratiwi selaku koordinator nasional perempuan mahardhika dengan tegas apabila dirinya bersama buruh perempuan menolak RUU Cipta lapangan kerja yang yang diteken oleh pihak DPR RI dikarenakan cara omnibus Law tidak berpihak kepada perempuan yang bekerja sebagai buruh.

Omnibus Law sudah masuk dalam program legislatif nasional 

Untuk rancangan undang-undang masalah ketenagakerjaan termasuk omnibus law sekarang ini sudah masuk ke dalam program Prolegnas, atau program legislasi nasional super prioritas 2020 yang diharapkan oleh Presiden Jokowi supaya pihak DPR RI bisa menyelesaikan undang-undang omnibus Law dalam jangka waktu 100 hari.