Editor
ALHIDAMART.COM - Fakta Omnibus Law Yang Langsung Didemo Buruh di DPR RI Ketika banyak masyarakat yang bertanya terkait pengertian omnibus law itu apa? Ya sekarang ini menjadi perbincangan dan trending Google dikarenakan beberapa buruh resmi melakukan demo di depan gedung DPR RI terkait omnibus law dan hal ini ternyata membuat penasaran netizen di media sosial terkait pengertian dan fakta dari omnibus Law itu sendiri.
Ketika kalian bertanya omnibus Law itu apa ?, maka harus kalian ketahui apabila omnibus law mempunyai arti yaitu sebuah aturan yang dipersiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan juga daya saing Indonesia terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi secara global. Namun Sangat disayangkan, apabila omnibus law menurut sebagian buruh menjadi peraturan yang sangat tidak layak sehingga pada hari Senin 20 Januari 2020, beberapa buruh langsung melakukan aksi demo untuk menolak omnibus law.
Seperti yang telah kami bahas apabila ketika kalian bertanya terkait omnibus Law itu apa? Maka jawabannya apabila pengertian omnibus law adalah aturan yang disiapkan oleh pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui cara perbaikan ekosistem investasi dan juga daya saing di Indonesia terutama ketika Indonesia akan menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
Malahan menurut Presiden Jokowi, apabila omnibus Law adalah jawaban dari banyaknya keluh dan kesah yang sekarang ini terjadi pada pelaku usaha yang tidak bebas untuk melakukan ekspansi sehingga ada rencana apabila undang-undang minibus law akan direvisi yaitu uu 1244 dari 79 undang-undang.
Di bawah ini adalah beberapa fakta yang berhasil kami rangkum terkait omnibus law yang ternyata langsung menjadi pro dan kontra di kalangan netizen dan juga Kaum Buruh.
Rancangan UU Cipta lapangan kerja yang termasuk dalam salah satu omnibus law memang sekarang ini terus ditolak oleh para buruh dikarenakan mereka beranggapan jika RUU omnibus law dianggap tidak berpihak kepada mereka melainkan berpihak hanya kepada pengusaha.
Selanjutnya salah satu yang memberatkan kepada buruh dengan adanya rUU Cipta lapangan kerja termasuk omnibus law yaitu tidak adanya keterangan yang tercantum terkait hak cuti bagi ibu hamil yang memang bekerja sebagai buruh perempuan.
Menurut mutiara Ika Pratiwi selaku koordinator nasional perempuan mahardhika yang melakukan demo di gedung DPR dirinya menjelaskan apabila pada undang-undang 13 tahun 2003 terdapat hak perempuan yang disebutkan sangat normatif yaitu ketika pekerja melahirkan bisa cuti selama 1,5 bulan dan sesudah melahirkan. Namun ternyata pada omnibus Law sama sekali tidak tercantum hak perempuan tersebut.
Mutiara Ika Pratiwi selaku koordinator nasional perempuan mahardhika dengan tegas apabila dirinya bersama buruh perempuan menolak RUU Cipta lapangan kerja yang yang diteken oleh pihak DPR RI dikarenakan cara omnibus Law tidak berpihak kepada perempuan yang bekerja sebagai buruh.
Untuk rancangan undang-undang masalah ketenagakerjaan termasuk omnibus law sekarang ini sudah masuk ke dalam program Prolegnas, atau program legislasi nasional super prioritas 2020 yang diharapkan oleh Presiden Jokowi supaya pihak DPR RI bisa menyelesaikan undang-undang omnibus Law dalam jangka waktu 100 hari.
Ketika kalian bertanya omnibus Law itu apa ?, maka harus kalian ketahui apabila omnibus law mempunyai arti yaitu sebuah aturan yang dipersiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan juga daya saing Indonesia terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi secara global. Namun Sangat disayangkan, apabila omnibus law menurut sebagian buruh menjadi peraturan yang sangat tidak layak sehingga pada hari Senin 20 Januari 2020, beberapa buruh langsung melakukan aksi demo untuk menolak omnibus law.
 |
| Demo Omnibus law-IGchaa_gie |
Pengertian Omnibus law
Seperti yang telah kami bahas apabila ketika kalian bertanya terkait omnibus Law itu apa? Maka jawabannya apabila pengertian omnibus law adalah aturan yang disiapkan oleh pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui cara perbaikan ekosistem investasi dan juga daya saing di Indonesia terutama ketika Indonesia akan menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
Malahan menurut Presiden Jokowi, apabila omnibus Law adalah jawaban dari banyaknya keluh dan kesah yang sekarang ini terjadi pada pelaku usaha yang tidak bebas untuk melakukan ekspansi sehingga ada rencana apabila undang-undang minibus law akan direvisi yaitu uu 1244 dari 79 undang-undang.
Fakta omnibus law
Di bawah ini adalah beberapa fakta yang berhasil kami rangkum terkait omnibus law yang ternyata langsung menjadi pro dan kontra di kalangan netizen dan juga Kaum Buruh.
Omnibus law dianggap tidak berpihak pada buruh
Rancangan UU Cipta lapangan kerja yang termasuk dalam salah satu omnibus law memang sekarang ini terus ditolak oleh para buruh dikarenakan mereka beranggapan jika RUU omnibus law dianggap tidak berpihak kepada mereka melainkan berpihak hanya kepada pengusaha.
Tidak ada hak cuti hamil
Selanjutnya salah satu yang memberatkan kepada buruh dengan adanya rUU Cipta lapangan kerja termasuk omnibus law yaitu tidak adanya keterangan yang tercantum terkait hak cuti bagi ibu hamil yang memang bekerja sebagai buruh perempuan.
Menurut mutiara Ika Pratiwi selaku koordinator nasional perempuan mahardhika yang melakukan demo di gedung DPR dirinya menjelaskan apabila pada undang-undang 13 tahun 2003 terdapat hak perempuan yang disebutkan sangat normatif yaitu ketika pekerja melahirkan bisa cuti selama 1,5 bulan dan sesudah melahirkan. Namun ternyata pada omnibus Law sama sekali tidak tercantum hak perempuan tersebut.
Ditolak buruh
Mutiara Ika Pratiwi selaku koordinator nasional perempuan mahardhika dengan tegas apabila dirinya bersama buruh perempuan menolak RUU Cipta lapangan kerja yang yang diteken oleh pihak DPR RI dikarenakan cara omnibus Law tidak berpihak kepada perempuan yang bekerja sebagai buruh.
Omnibus Law sudah masuk dalam program legislatif nasional
Untuk rancangan undang-undang masalah ketenagakerjaan termasuk omnibus law sekarang ini sudah masuk ke dalam program Prolegnas, atau program legislasi nasional super prioritas 2020 yang diharapkan oleh Presiden Jokowi supaya pihak DPR RI bisa menyelesaikan undang-undang omnibus Law dalam jangka waktu 100 hari.